Deskripsi
Buku ini mengkaji dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya mengenai pergeseran fungsi legislasi, pembagian kekuasaan, dan penguatan sistem pemerintahan presidensial setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada 1999–2002.
Berangkat dari pemikiran Trias Politica Montesquieu dan gagasan pemisahan kekuasaan John Locke, buku ini membahas bagaimana konsep separation of powers berkembang menjadi praktik distribution of power dan separation of functions dalam negara modern. Dalam konteks Indonesia, pemisahan kekuasaan tidak dapat dipahami sebagai keterpisahan mutlak antarlembaga negara, melainkan sebagai hubungan konstitusional yang saling mengimbangi melalui mekanisme checks and balances.
Pembahasan diarahkan pada relasi antara Presiden, DPR, DPD, dan lembaga yudikatif, termasuk posisi menteri dalam sistem presidensial serta peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara. Buku ini juga menyoroti pentingnya profesionalitas, integritas, loyalitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan agar sistem presidensial dapat berjalan secara efektif dan tetap berada dalam koridor konstitusi.
Dengan menghubungkan perspektif teori, sejarah, dan praktik ketatanegaraan, buku ini menawarkan pemahaman mengenai kebutuhan untuk memperkuat dan memurnikan sistem presidensialisme Indonesia pasca-amandemen UUD NRI Tahun 1945. Kajian ini relevan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, pemerhati politik, serta siapa pun yang ingin memahami perkembangan hubungan antarlembaga negara dan praktik pemerintahan presidensial di Indonesia.
Ulasan
Belum ada ulasan.